Berita Khayalan - Sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning) perlu dibangun di Ibukota baru. Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia.
Hal ini disampaikan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, Ibukota baru nantinya tidak perlu lajur khusus seperti busway, melainkan cukup lajur bus.
"Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel dengan pilihan trem, kereta gantung, O- Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT)," ujar Djoko dalam keterangan tertulis kepada AkuratOtomotif, Selasa (27/8).
Selain itu, kendaraan bermotor listrik menurutnya juga harus didorong untuk wajib digunakan di kawasan Ibukota baru. Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini seraya meminta agar para pejabat negara meminimalkan pemakaian kendaraan dinas.
"Pejabat negara dapat menggunakan kendaraan dinas hanya keluar Ibukota negara untuk kegiatan kunjungan ke daerah. Jika hanya perjalanan masih di dalam komplek perkantoran lembaga negara, diupayakan memakai transportasi umum yang ada," tukasnya.
"Terlebih nantinya jarak rumah dinas pejabat negara dengan kantor lembaga negara dibangun tidak berjauhan, dan antar kantor lembaga negara berada dalam satu kawasan. Negara bisa menghemat anggaran dari sisi operasional kendaraan dinas," sambung Djoko.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi Ibukota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Alasan pemindahan salah satunya yakni beban Jakarta yang dinilai sudah cukup berat, seperti kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang juga berimbas pada tingginya polusi udara.
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar